oleh

Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri Basuki Tegaskan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 pada Pemanfaatan Infrastruktur yang Sudah Terbangun

FONNA.ID, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas rencana kegiatan dan anggaran kementerian Tahun Anggaran (TA) 2022 dengan pagu indikatif sebesar Rp 100,46 triliun dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI pada hari Rabu (2/6/2021).

Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2022 ditetapkan sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 29 April 2021. “Pagu indikatif Kementerian PUPR di 2022 sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas adalah sebesar Rp 100,46 triliun. Ini adalah respons terhadap usulan kami sebesar Rp 176 triliun sebelumnya,” jelas Menteri Basuki.

Postur Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2022 per masing-masing bidang unit organisasi, yaitu bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 41,05 triliun, bidang Bina Marga sebesar Rp 39,70 triliun, bidang Cipta Karya sebesar Rp 12,50 triliun, bidang Perumahan sebesar Rp 5,00 triliun, dan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 2,22 triliun.

Menteri Basuki menambahkan bahwa prioritas pembangunan di tahun 2022 ini akan lebih fokus pada pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun. Hal ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang bertemakan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Menteri Basuki juga menekankan bahwa meskipun anggaran tahun 2022 lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran untuk program-program berbasis masyarakat diusahakan untuk tidak dikurangi.

“Saya sudah menyampaikan untuk alokasi program BSPS dan padat karya jangan kurang dari alokasi tahun ini, bahkan mungkin masih bisa ditingkatkan dan diprioritaskan,” terang Menteri Basuki.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

“Hasil raker ini akan ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V dengan para Dirjen di Kementerian PUPR untuk mempertajam kegiatan yang diusulkan pada TA 2022 dengan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI” tambah Lasarus.

Turut hadir dalam rapat tersebut yaitu Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Perumahan Khalawi, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Eko D. Heripoerwanto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sugiyartanto, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana, dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja.

Red/FPH

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed