oleh

Minta Klarifikasi Soal Pencopotan Kadis Kesehatan, KASN Surati Bupati Nias Barat

FONNA.ID, Nias Barat – Pemberhentian dan pencopotan menuai polemik yang meminta klarifikasi, pada Keputusan Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu, yang memberhentikan sementara atau mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, Rahmati Daeli, dari jabatan akhirnya berbuntut panjang.

Diketahui, pemberhentian sementara Rahmati Daeli dari jabatan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 881-463 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.B) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat dan Surat Perintah Tugas Bupati Nias Barat, Nomor : 824.4/253/BKD-III/SPT/2021, tertanggal 19 Agustus 2021.

Atas keluarnya Surat Keputusan tersebut, Rahmati Daeli, menyampaikan surat keberatan atau pengaduan kepada Komisi Aparatu Sipil Negara (KASN) dengan perihal memohon pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Nias Barat tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2021.

Menyikapi surat pengaduan Rahmati Daeli tersebut, akhirnya KASN menyurati Bupati Nias Barat, sesuai dengan nomor : B-3030/KASN/90/2021, perihal Klarifikasi atas pemberhentian saudara Rahmati Daeli dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, tertanggal 6 September 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Rahmati Daeli, membenarkan bahwa surat KASN yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat tersebut juga telah ditembuskan kepadanya sebagai pengadu.

“Soal surat KASN itu, kita kembalikan kepada bapak Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjawabnya, karena surat tersebut juga ditujukan kepada beliau,” ujar Rahmati Daeli, kepada Sumut WahanaNews.co, melalui WhatsAppnya, Senin (13/9/2021) sore.

Dia menuturkan, sebelum Surat Keputusan tersebut dikeluarkan, dia sempat diskusi di Ruang Aekhula dengan Bupati Nias Barat, bersama Sekretaris Daerah Nias Barat dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tidak ada sentimen diantara saya dengan Pak Bupati, kalau saya lihat kejadian bukan dari hati sanubari beliau (Bupati), tapi ada pembisik diselilingnya tidak mengerti ketentuan yg berlaku. Saya menganggap hal ini jelas dan terang benderang semoga jangan ada korban berikutnya,” kata Rahmati Daeli.

Sebagai informasi, Dalam petikan surat KASN tersebut, oleh pihak KASN meminta kepada Bupati Nias Barat untuk menyampaikan data dan informasi serta penjelasan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bukan hanya itu, pihak KASN juga mengingatkan bahwa Kabupaten Nias Barat juga merupakan salah satu Daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, maka sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam Undang Undang tersebut pada pasal 71 ayat (2) dan pasal 162 ayat (3) bahwa PPK dilarang melakukan pergantian pimpinan tinggi 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan 6 (enam) bulan setelah pelantikan, kecuali atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Hingga berita ini diturunkan, fonna.id, telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu, namun belum tersambung dan memberikan tanggapan. (Tim)

Red/Yasiduhu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed